BAB 1
PENDAHULUAN
A. Pengantar
Dalam
sistem demokrasi, pemerintah mempunyai peran besar dalam memajukan negara dan
bangsa. Untuk itu perlu melakukan sesuatu yang efektif dan efesien guna
menjawab permasalahan dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, tata kelola
pemerintah untuk membangun kesamaan visi dan misi serta koordinasi internal
yang kuat dan terencana, dibentuklah sistem manajemen informasi dalam tubuh
pemerintah.
Pembangunan
sebuah negara bergantung pada sumber daya manusianya yang berkecimpung di
struktur pemerintah. Apalagi proses pembangunan itu disusun sedemikian rupa
untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi. Dari sisi lain, pelayanan
publik memerlukan proses kebijakan yang terintegrasi dari satu bidang dengan
bidang yang lain, maka dibentuklah model manajemen informasi untuk mewujudkan
konsep Connected Government khususnya
di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengembangan teknologi dewasa
ini cukup menjanjikan bagi pemerintah untuk digunakan sebagai sarana efektif
dalam mengatur arus informasi. Dengan upaya ini, sebuah sistem pemerintahan
akan mampu berkembang dan cepat berproses untuk melaksanakan program kerja dan
pelayanan publik. Tanpa disadari atau tidak, kebutuhan masyarakat tentang
aparatur negara yang humanis dan peduli menuntut keterlibatan yang mendalam
juga dalam konteks pemecahan masalah-masalah yang tengah dihadapi masyarakat.
Menyikapi
konsep pemerintahan yang sistematis dan terorganisir dengan baik, maka hal
tersebut mengacu pada pengembangan e-government.
Sebab dalam komunikasi pembangunan khususnya bidang pemerintahan akan
sangat diperlukan suatu metode untuk menyebarluaskan informasi maupun menyerap
informasi. Pengetahuan pemerintah dalam mengelola daerah melalui pendekatan
nilai-nilai kontemporer dan aspek teknologi informasi.
Berdasarkan
perintah dari kepala dinas Kominfo DIY dirumuskanlah komponen dan langkah yang
akan dituju guna memahami aspek pemerataan informasi dan komunikasi serta juga
keamanan informasi dalam sudut pandang kerangka manajemennya. Seperti kita
ketahui bahwa aktivitas manajemen data di pemerintah masih terbilang minim,
ditambah lagi belum adanya manajemen dokumen dan file secara terpadu juga
pemahaman seputar fungsi data dan dokumen masih lemah sehingga menuntut pelaku
pembangunan (pemerintah) agar serius untuk menangani persoalan arus informasi
dan dokumentasi yang menyiapkan untuk masa depan pemerintahan yang lebih baik.
B. Ringkasan artikel/hasil
penelitian
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa manajemen informasi Pemda DIY saat
ini belum menunjukkan pengelolaan yang mengacu pada sebuah kerangka manajemen
informasi, tetapi masih bersifat sektoral. Kontribusi penelitian ini adalah
urgensi GCIO (Government Chief
Information Officer) dan unit khusus manajemen informasi bagi pengelolaan
informasi sektor publik.
Manajemen
sumber daya informasi adalah pendekatan yang komprehensif untuk perencanaan,
pengorganisasian pemantauan, dan pengendalian sumber daya orang, pendanaan,
teknologi, dan aktivitas memeroleh, menyimpan, mengolah dan mendistribusikan
data untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan.[1]
Pemda DIY dipilih sebagai objek penelitian sebab sudah memiliki keberpihakan
terhadap pengelolaan informasi secara terdigitalisasi dengan diaturnya
pengembangan dan pengelolaan informasi elektronik. Selain itu, pemda DIY juga
mencanangkan konsep Jogja Cyber Province sebagai
model provinsi yang melakukan transformasi layanan menuju connected government
berorientasi pada citizen centricity dengan berbasis bisnis, informasi dan
pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai akselerator.
Dalam praktiknya, perubahan orientasi dalam manajemen informasi salah
satunya melakukan pengembangan portal dari semula yang bersifat government centric menjadi portal dengan
pendekatan citizen centric. Citizen centric merupakan pendekatan
pengembangan sebuah layanan pemerintah berdasarkan sudut pandang masyarakat.[2]
Pembangunan konsep manajemen
informasi di Pemda DIY dipengaruhi oleh Inpres 3 / 2003 yang melahirkan Jogja Cyber Province dan Digital Government Service dan kewajiban
untuk memenuhi freedom of information
yang diatur UU No.14 Tahun 2008 dengan diikuti oleh Peraturan Gubernur (Pergub)
DIY nomor 30 tahun 2013 tentang manajemen informasi dan dokumentasi. Kedua hal
diatas menunjukkan bahwa manajemen informasi di Pemda DIY telah didukung dengan
teknologi digital dan mempunyai struktur manajemen informasi secara formal.
Dengan demikian, pokok masalah yang
telah diteliti adalah “Bagaimanakah model Manajemen Informasi untuk mewujudkan
konsep Connected Government yang
efektif di Pemda DIY?”
BAB 2
PEMBAHASAN
A.
Keunggulan Penelitian
1. Kegayutan antar elemen
Setiap
tulisan yang disertakan dalam penelitian mempunyai karakter tulisan yang
mumpuni dalam mengkomunikan pemahamannya kepada masyarakat awam. Secara rinci
Agung Harimurti, Achmad Djunaedi dan Wahyudi Kumorotomo melanjutkan pembicaraan
teknologi informasi menjadi lebih menarik.
2. Originalitas temuan
Setiap teori
dan konsep yang dipakai dalam penelitian menjelaskan bahwa ide dan gagasan para
peneliti yang begitu cemerlang juga mengadopsi pemikiran maju untuk menyelamatkan
masyarakat dari buta informasi sehingga tidak diragukan lagi tentang
keorisinilan temuannya.
Dalam
strategi baru komunikasi pembangunan, jenis media alternatif diperlukan untuk
mengomunikasikan suatu ide, gagasan, atau inovasi pembangunan.[3]
3. Kemutakhiran masalah
Hal ini
menjadi problematika akut di hampir seluruh daerah pemerintahan, termasuk di
kota-kota besar seperti Yogyakarta. Untuk itu, pokok permasalahan yang diangkat
memberitahu kita bahwa pentingnya mengelola saluran informasi dan penjagaan
informasi itu sendiri.
4. Kohesi dan koherensi isi penelitian
Diawal
penulisan, peneliti telah menjelaskan tentang kenapa ia memilih Yogyakarta
sebagai objek penelitiannya, diakhir tulisannya pun bercerita tentang konsep
manajemen informasi yang ternyata dikelola secara independen. Secara rinci
peneliti meletakkan 17 judul secara sistematis dan matang hingga mencantumkan
kontribusi dan implikasi dari penelitian ini sehingga koheren dengan persoalan
yang diangkat.
B. Kelemahan Penelitian
1. Kegayutan antar elemen
Tiap elemen
informasi yang dikemukakan membuat pembaca menjadi bingung dengan
istilah-istilah baru dalam sistem informasi, dan juga pengelompokan aspek
sangat bervariasi.
2. Originalitas temuan
Penelitian sering diteliti oleh orang lain,
sehingga mempunyai kecenderungan untuk mengadopsi beberapa gagasan dari pakar
informasi dan teknologi.
3. Kemutakhiran masalah
Masalah ini
masih terbilang cukup muda untuk diangkat kepermukaan, karena dalam melayani
masyarkat dalam pembuataan Kartu Tanda Penduduk pun masih belum sempurna, namun
mengutamakan pengelolaan informasi.
4. Kohesi dan koherensi isi penelitian
Pemborosan teori
dalam isi penelitian adalah bukti konkret tidak adanya arah tujuan yang jelas
dalam menyikapi model manajemen informasi di dalam pemerintah.
C. Implikasi terhadap:
1. Teori/Konsep
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode SSM. Sementara
teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi dan FGD (Focus Group Discussion). Implikasi
dalam teori khususnya komunikasi pembangunan sangat berpengaruh sebab mengambil
dari teori manajemen informasi, konsep connected government, pemodelan
konseptual dan model manajemen informasi sehingga melahirkan pemahaman baru
tentang ide pembangunan yang dipelopori oleh teknologi.
2. Program
pembangunan di Indonesia
Setiap pemerintah daerah dituntut untuk maju dan terbuka dalam bidang
informasi serta pelayanan publik. Untuk itu, jika persoalan ini dipecahkan
dalam mengatur keran informasi, maka sangat berguna bagi pembangunan daerah di
seluruh Indonesia. Hal kecil saja misalnya, informasi yang sering ingin dicapai
adalah tempat wisata, makanan khas, daerah-daerah yang unik, dan bahasa dari
daerah tersebut. Sistem informasi yang terintegrasi akan memudahkan masyarakat
maupun warga negara asing untuk mengetahui maupun berinvestasi di daerah
tersebut yang bertujuan untuk pembangunan.
3. Analisis
mahasiswa (posisi kritis mahasiswa)
Tulisan ini meyakinkan penulis akan kemajuan teknologi hari ini, walaupun masih
ada catatan khusus yang ingin penulis ungkapkan, diantaranya : Pertama, masih
banyak pegawai pemerintahan khususnya daerah terpencil yang belum cerdas
menggunakan teknologi, sehingga terlalu cepat jika peneliti membicarakan konsep
manajemen informasi yang seharusnya melatih para pegawai untuk ahli dan
terbiasa dalam pemanfaatan teknologi. Kedua, wujud penelitian ini menekankan
pentingnya pengelolaan keran informasi sebagai sarana pelayanan publik, namun
tidak menyebutkan peralatan yang dipakai untuk menuju kesana. Ketiga, dalam
dokumentasi file pemerintah peneliti
tidak membahasnya secara tajam sehingga hanya terfokus pada aspek teknologinya
saja.
BAB 3
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pemahaman
mengenai pemanfaatan informasi bersifat e-government
sangat penting untuk dikaji dewasa ini, jangan sampai orang asing lebih tahu
mengenai daerah kita dari pada kita sendiri.
Kesulitan
untuk mengakses informasi dalam tubuh pemerintah menjadi bukti kurangnya
transparansi kepada masyarakat, sehingga butuh kerja keras untuk memperoleh
informasi dari aparatur negara. Selain itu, pengurusan e-KTP, pendataan
penduduk, perizinan usaha, pemungutan pajak, pengalokasian anggaran daerah
masih menjadi masalah tersendiri diberbagai daerah, sekalipun pada daerah yang
maju seperti Yogyakarta.
B. Saran
Dalam
menentukan tema, sebaiknya peneliti menggunakan dasar pemikiran yang utuh
tentang pembangunan daerah, terlebih pada pengguna informasi tersebut. Sebelum
dilanjutkan penelitian Connected Government, ada baiknya diperkaya dengan
pengguna teknologi yang terampil dan ahli agar pengelolaan informasi yang tepat
sasaran serta efektif.
DAFTAR
PUSTAKA
Lewis, B.R. Snyder, C.A. & Rainer, R.K. “An empirical assesment of the
information
resource management contruct. Journal of management
information
system”. 1995
Egaravanda Sayuri, “Tranformasi
Pelayanan Publik Melalui Portal Pemerintah
Daerah
dengan Pendekatan Citizen Centric. Thesis”,
2009.
Sumadi Dilla, “Komunikasi
Pembangunan Pendekatan Terpadu”, (Simbiosa
Rekatama Media : Bandung,
2007)
[1] Lewis, B.R. Snyder, C.A. &
Rainer, R.K. “An empirical assesment of
the information resource management contruct. Journal of management information
system”. 1995, hlm. 31
[2] Egaravanda Sayuri, “Tranformasi Pelayanan Publik Melalui Portal
Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Citizen Centric. Thesis”, 2009. hlm. 23
[3] Sumadi Dilla, “Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu”, (Simbiosa Rekatama Media
: Bandung, 2007), hlm. 135
0 komentar:
Post a Comment